Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, pada Minggu (2/7), meminta Kementerian Unifikasi menjalankan fungsinya, serta tidak lagi bertindak lembek seperti lembaga pendukung Korea Utara.
Pernyataan itu disampaikan Yoon beberapa hari setelah menunjuk seorang akademisi konservatif untuk memimpin kementerian tersebut.
“Sejauh ini, Kementerian Unifikasi telah beroperasi seolah-olah itu adalah departemen pendukung Korea Utara, dan itu seharusnya tidak terjadi lagi,” ujar Yoon kepada stafnya, menurut Sekretaris pers presiden senior Kim Eun-hye, dilansir Yonhap News Agency, Minggu (2/7).
“Sekarang, saatnya Kementerian Unifikasi berubah,” sebut Yoon.
Kim mengatakan Yoon membuat pernyataannya dalam pertemuan dengan stafnya mengenai pencalonan Kim Yung-ho baru-baru ini, seorang akademisi yang dikenal memiliki sikap keras terhadap Korea Utara, diangkat sebagai menteri Unifikasi yang baru.
[Gambas:Video CNN]
“Mulai sekarang, Kementerian Unifikasi harus menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, sesuai dengan prinsip konstitusional bahwa Unifikasi harus berdasarkan tatanan demokrasi liberal,” kata dia.
“Penyatuan yang kita kejar harus menjadi penyatuan di mana semua orang dari Selatan dan Utara menikmati kehidupan yang lebih baik dan diperlakukan lebih baik sebagai manusia,” tutur dia.
Seorang pejabat tinggi dari kantor Yoon menjelaskan bahwa Kementerian Unifikasi sebagian besar bakal menganalisis dan menanggapi tren terbaru di Korea Utara dan juga menangani masalah hak asasi manusia (HAM) Korea Utara.
Sebelumnya, Kim Yung-ho, telah berbicara tentang perlunya menekan Korea Utara dengan menyoroti pelanggaran HAM dalam rezim rahasia dan mengatakan HAM Korea Utara harus diprioritaskan dalam kebijakan antar-Korea Seoul.
Kritikus percaya penunjukan Kim Yung-ho dapat melemahkan peran Kementerian Unifikasi yang memprioritaskan mencari pertukaran dan rekonsiliasi dengan Korea Utara.
(pop/bac)
